Kemendagri Minta Program Pembangunan Gubernur DKI Dukung Kebijakan Rendah Karbon

 

Sumber foto: pejalan.id

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya menyesuaikan program pembangunan, mendukung kebijakan rendah karbon, dan menyusun rencana aksi penanganan banjir.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mengatakan, rancangan program pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 telah disesuaikan dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang).

Penyesuaian ini sekaligus menambah fokus pada bidang ketahanan pangan, pengurangan ketimpangan ekonomi, perluasan lapangan kerja di sektor industri, infrastruktur, dan UMKM.

“Kami menyarankan agar program dan kegiatan yang terkait prioritas pembangunan DKI perlu penyesuaian, guna mendukung kebijakan pembangunan yang rendah karbon,” kata Hudori dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).

Lima usulan proyek prioritas untuk DKI diakomodir Kementerian Dalam Negeri, 14 usulan lainnya akan dibahas

Rakortekrenbang tingkat pusat tahun 2021 membahas tentang usulan proyek prioritas dari Provinsi DKI Jakarta. Ada 5 usulan yang tertampung dan 14 usulan akan dibahas lebih lanjut.

Usulan yang diakomodir antara lain pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East-West, penyediaan tanggul pengaman pantai pesisir, serta penyediaan suplemen tambah darah dan suplemen vitamin A.

“Terkait usulan yang dibahas lebih lanjut tersebut, Bappeda dan perangkat daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan sehingga dapat dibahas dan disetujui dalam Musrenbangnas yang akan datang,” kata Hudori.

Ini adalah prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, kata Hudori, adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, serta antisipasi banjir, rob dan genangan.

Terlepas dari kondisi pandemi yang sedang berlangsung, banjir merupakan masalah klasik yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah menginisiasi upaya sinkronisasi melalui Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 2 Juni 2020.

“Perlu ada rencana tindak lanjut (renaksi), antara lain dengan mengintegrasikan rencana aksi tersebut ke dalam RKPD 2022 dan dukungan pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan,” ujarnya.

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mendukung 10 Fokus Pembangunan di tahun 2022

Hudori juga menyampaikan bahwa RKP dan RKPD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 diharapkan dapat mendukung 10 Fokus Pembangunan pada tahun 2022 yang menggambarkan sektor tematik pembangunan yang menjadi pengungkit utama dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan pada tahun 2022.

Pencapaian 10 fokus pembangunan, kata dia, harus berasal dari kontribusi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, mulai dari masyarakat, swasta, kementerian / lembaga, dan pemerintah daerah itu sendiri.

Situs Domino QQ Online | Agen Domino Qiu Qiu Online | Judi Domino QQ Online | Diamondqq