Sumber foto: TRIBUNNEWS/DANY PERMA
Diamond QQ - Video Mensos, Tri Rismaharini, memarahi bank-bank BUMN (Himbara) ditanggapi Anggota Komisi VI DPRD RI, Andre Rosiade. Menurutnya, tindakan Risma itu merupakan pencitraan politik drama Korea atau Drakor.
"Terjadilah politik drama Korea, pencitraan drama Korea, drakor gitu lho, seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat," katanya saat rapat dengan BNI, BTN, sampai RNI, dikutip Jumat (10/9/2021).
Dia mengatakan kementerian mengirim surat untuk memblokirnya
Kemarahan Risma dipicu karena bank milik negara memblokir rekening penerima bansos (Bantuan Sosial), padahal Andre menjelaskan ada perintah dari pejabat Kemensos untuk melakukan pemblokiran, karena datanya perlu dikoreksi.
"Padahal kementerian kirim surat suruh bank ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea," katanya.
Andre meminta politik drama ini dihentikan
Pemblokiran terjadi di titik-titik yang diminta Kemensos, Andre menduga titik-titik pemblokiran itu didatangi Risma. Dia mengatakan untuk tidak meningkatkan pencintraan, bank Himbara dikorbankan.
“Di sinilah di forum ini kita meluruskan, hentikanlah politik drama korea untuk pencitraan sehingga mengorbankan institusi negara lain,” ujarnya.
Ia meminta Dirut BNI, Royke Tumilaar, memberikan klarifikasi karena Andre juga memiliki surat blokir tersebut.
"Datanya ada, gak mungkin bank berani blokir kalau gak ada perintah," katanya.
Minta Dirut BNI menjelaskan tentang pemblokiran tersebut
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, juga sebelumnya menanyakan kepada Royke Tumilaar apakah benar Kemensos telah meminta Himbara untuk memblokir rekening penerima bansos.
“Apa betul yang dikatakan Andre hari Jumat yang lalu, katanya ada surat dari salah satu direktur Kemensos yang minta di-hold bantuan-bantuan itu karena asumsinya sedang melakukan proses verifikasi data, data kemiskinan, tapi ketika itu di hold belum ada surat perintah lagi menterinya ngamuk-ngamuk?" tanyanya.
Ia meminta Royke jujur dan melaporkan polemik ini agar publik tahu apakah ada kesalahan koordinasi dari Kementerian Sosial atau kesengajaan BNI. Akibatnya, citra bank-bank BUMN bisa terkesan menghambat bantuan sosial.
“Padahal ini bank BUMN, bank go public, kalau perusahaan yang gak bagus, lelet kan nanti persepsi investor kan berkurang. Kalau persepsinya kebentuk jelek kan nanti sahamnya turun. Kan repot nanti itu. Jangan sampai ada pejabat menteri itu malah justru mengganggu kinerja, membuat harga sahamnya turun," ujarnya.
No comments:
Post a Comment