Menko Polhukam Klarifikasi soal Korupsi Boleh Asal Kondisi Ekonomi Baik

 

Diamond QQ - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklarifikasi hoax yang menyebutkan bahwa korupsi diperbolehkan selama kondisi ekonomi baik.

"Pak Hikam (Muhammad AS Hikam, mantan Menristek) percaya saya bilang begitu? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang korupsi bisa dimaklumi demi kemajuan? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang untuk mencapai kemajuan ekonomi pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan medsos yang omong kosong, Pak. Tak ada itu,” ujarnya dalam siaran tertulis, Selasa (4/5/2021).

Terlalu bodoh untuk mengatakan itu

Mahfud mengungkapkan, saat membuka webinar Demokrasi dan Ekonomi, hadir pula Saiful Mujani, Faisal Basri, dan Halim Alamsyah sebagai narasumber.

"Didengar oleh ratusan peserta webinar. Saya yang membuka webinar itu. Terlalu amat bodohlah kalau saya bilang begitu," katanya.

Korupsi telah menyebar ke berbagai lini

Mahfud dalam webinarnya menjelaskan bahwa di negeri ini korupsi telah menyebar ke berbagai lini, bahkan ada yang mengatakan karena demokrasi kita sudah kebablasan.

“Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa," katanya.

Negara telah mengalami kemajuan dalam pengurangan kemiskinan yang konsisten

Meski demikian, Mahfud meminta tidak menyerah dalam pemberantasan korupsi dan demokrasi yang sehat. Pasalnya, karena negara kita merdeka, negara kita mengalami kemajuan dalam angka penurunan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Mahfud menjelaskan, pada tahun 1966 ketika Bung Karno turun, angka kemiskinan masih berada di angka 54 persen dari sebelum kemerdekaan yang mungkin lebih dari 99 persen. Ketika Soeharto turun pada tahun 1998, angka kemiskinan tetap di angka 18 persen.

Kemudian di era reformasi setelah melalui Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dari tahun 1998 hingga 2014, jumlah orang miskin kembali turun menjadi hanya 11,9 persen. Pada akhir pemerintahan Jokowi periode I tahun 2019 turun lagi menjadi hanya 9,1 persen, namun pada tahun 2020 meningkat akibat pandemi COVID-19 menjadi 9,7 persen, seperti yang terjadi di seluruh dunia.

“Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya, apalagi kalau tidak ada korupsi. Itu pernyataan saya,” ujarnya.

Penurunan angka kemiskinan adalah fakta lain

Mahfud menegaskan bahwa pernyataannya adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungan sebab akibat. Pertama, demokrasi dinilai sudah kebablasan sehingga banyak melahirkan korupsi.

"Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi. Titik," ucapnya.

Kedua, lanjut Mahfud, jika negara kita merdeka, angka kemiskinan terus menurun dari waktu ke waktu.

“Meski banyak korupsi berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi. Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Di mana salenconya,” ucapnya.

Situs Domino QQ Online | Agen Domino Qiu Qiu Online | Judi Domino QQ Online | Diamond QQ